Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membentuk RUU Provinsi Kekhususan Daerah Jakarta (RUU Kekhususan Jakarta). DPR menjadikan RUU Kekhususan Jakarta sebagai fokus pembentukan RUU pada tahun ini, mengingat payung hukum Ibu Kota Nusantara telah ada yakni Undang-Undang No. 3 Tahun 2022. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, “urgensi penyusunan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta adalah sebagai konsekuensi pemindahan ibu kota negara. Hal ini tercantum dalam pasal 41 UU 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sebab itu, kebutuhan RUU ini sangat mendesak untuk segara disahkan tahun 2023.” Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan status kepegawaian di Jakarta akan diatur dalam RUU ASN. RUU yang diusulkan ini arah dan jangkauannya mencakup kedudukan, peran, dan fungsi Jakarta, tata cara penyelenggaraan pemerintahan Jakarta. Termasuk struktur, kewenangan, kelembagaan, dan pengaturan Jakarta sebagai pusat perekonomian atau bisnis nasional.

Disamping itu, RUU a quo telah disepakati untuk masuk dalam daftar prolgenas prioritas tahunan 2023 perubahan kedua. Selanjutnya, RUU akan dibahas oleh Badan Legislasi DPR dan Pemerintah untuk segera dirampungkan pada tahun ini. Dengan masuknya RUU Kekhususan Jakarta pada prolegnas 2023, maka DPR dan pemerintah menyepakati adanya 37 RUU beserta lima daftar RUU kumulatif terbuka yang perlu disahkan. Sedangkan jumlah Prolegnas tahun depan mencapai 47 RUU beserta 5 RUU kumulatif terbuka. Diantaranya yakni:

1.    Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2.    Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3.    Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan.

4.    Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

5.    Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

6.    Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

7.    Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

8.    Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

9.    Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan

10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

11. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan. 

12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

13. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

14. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

15. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

16. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.

17. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

18. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

19. Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman. 

20. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

21. RUU tentang Pertekstilan.

22. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

23. Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim.

24. Rancangan Undang-Undang tentang Komoditas Strategis

25. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

26. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

27. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

28. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

29. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

30. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

31. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata

32. Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika

33. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

34. Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri.

35. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

36. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

37. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

38. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

39. Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045.

40. Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

41. Rancangan Undang-Undang tentang Penilai.

42. Rancangan Undang-Undang tentang Persandian.

43. Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional.

44. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional.

45. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

46. Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.

47. Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah.