Peta Kebijakan adalah situs independen yang menyediakan informasi mengenai perkembangan undang-undang (UU) di Indonesia. Peta Kebijakan mulai pada tahun 2021 sebagai media yang bertujuan untuk menggunakan teknologi agar masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses lembaga parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat). Peta Kebijakan mempublikasikan status undang undang, informasi mengenai anggota DPR/MPR termasuk rekam jejaknya dalam pembuatan UU, dan juga riset mendalam mengenai suatu UU.

Pengunjung situs Peta Kebijakan mendapatkan hal-hal sebegai berikut:

1. Email rutin mengenai perkembangan suatu UU serta keterlibatan anggota parlemen dalam penyusunan UU tersebut.
2. Ruang kerja kolaboratif untuk berbagi catatan dan analisa mengenai perkembangan legislasi dengan penggunjung lainnya.
3. Analisa mengenai kemungkinan lolos tidaknya suatu UU.
4. Informasi mengenai anggota DPR/MPR termasuk rekam jejak anggota tersebut dalam pembuatan UU.

Peta Kebijakan tidak memiliki hubungan atau terafiliasi dengan partai politik serta tidak mendapatkan dukungan pendanaan dari luar. Peta Kebijakan bergantung kepada pemasukan dari iklan dan juga sumbangan. Ronald Eberhard Tundang adalah pendiri Peta Kebijakan. Ronald adalah seorang pemerhati hukum internasional yang pernah menjadi diplomat di KBRI Washington DC serta penasehat hukum pada Kementerian Luar Negeri RI. Ronald menyelesaikan pendidikan S-2 di bidang hukum internasional di Universitas Groningen, Belanda dan S-1 hukum dari Universitas Gadjah Mada.