Peta Kebijakan

Peta Kebijakan merupakan inisiatif berbasis teknologi untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia. Peta Kebijakan merupakan inisiatif pertama di Indonesia yang memadukan ilmu data dengan pengetahuan mengenai hukum dan kebijakan.

banner

Fitur Kami

Prediksi Legislasi

Fitur ini menyediakan perkiraan atau prediksi terhadap kemungkinan lolosnya suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) berdasarkan sejumlah faktor penentu seperti Tahapan dan status pengusulan. Tujuan dikembangkannya fitur ini yaitu untuk membantu para pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan dan masyarakat umum dalam memahami prospek dan potensi kelulusan RUU tertentu. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk merencanakan strategi yang lebih efektif dalam mendukung atau mengkritisi RUU tersebut.

Prediksi: 95.88%
DPR

RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)

Prediksi: 94%
DPR PEMERINTAH

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Prediksi: 94%
DPR PEMERINTAH

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Prediksi: 87.5%
DPR PEMERINTAH

RUU tentang Ibukota Negara

Kemiripan RUU

Fitur ini menyediakan visualisasi tingkat kesamaan antara berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam bentuk interactive network graph yang didpatkan dengan melakukan komputasi Document Similarity untuk menghitung tingkat kemiripan antar isi dokumen setiap RUU. Fitur ini dikembankan guna memfasilitasi pemahaman terhadap potensi tumpang tindih atau inkonsistensi antar RUU. Hal ini dapat membantu penyusunan peraturan yang lebih konsisten dan menghindari konflik regulasi.

Kemiripan Paten

Fitur ini digunakan untuk mengukur sejauh mana invensi yang akan didaftarkan memiliki kesamaan dalam hal ide, metode, atau inovasi dengan paten yang terdaftar. Dengan adanya fitur ini, dapat mengantisipasi pelanggaran paten oleh calon inventor dan mendukung pengambilan keputusan terkait dengan inovasi. Identifikasi kemiripan paten juga dapat membantu dalam menilai peluang atau risiko terkait dengan pengembangan atau pemasaran produk baru.

Status:
(PA) Dianggap Ditarik Kembali (Direktur)
Skor:
37.31 %

CHARGER BATERE ALKALINE

Status:
(PA) Surat Paksa
Skor:
51.49 %

SISTEM PENGAWASAN MELALUI INTERNET

Status:
(PA) Diberi Paten
Skor:
34.88 %

PERANTI ELEKTRONIK PORTABEL DAN PERANTI ELEKTRONIK

Status:
(PA) Selesai Masa Pengumuman
Skor:
55.14 %

MOTOR LISTRIK

Peta Perubahan UU

Fitu ini menyajikan visualisasi grafis dari perubahan yang terjadi pada suatu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Termasuk mencakup revisi, amendemen, atau perubahan signifikan lainnya. Fitur ini akan memudahkan pemahaman evolusi hukum tertentu dan dampaknya terhadap berbagai sektor atau kebijakan.

Lihat lebih lengkap

Pentingnya Pengawasan Proses Legislasi di Indonesia Berbasis Teknologi

Inisiator Peta Kebijakan Ronald Eberhard Tundang. Foto: Istimewa Oleh: Tim Hukumonline

Sudah banyak pihak yang mengawasi proses legislasi dari semenjak diajukan hingga disahkannya RUU oleh DPR dan Pemerintah. Namun, pengawasan berbasis teknologi masih sangat jarang dilakukan. Untuk itu, Inisiator Peta Kebijakan Ronald Eberhard Tundang mengatakan, pihaknya mengambil peran pengawasan proses legislasi di Indonesia dengan berbasis teknologi.

Tim Kami

Ronald Tundang

Founder

Public International Lawyer

Girli Ron Mahayunan

Researcher

Researcher

Anastasia Kharina

Adviser

Data Scientist

Ainun Najib

Adviser

Data Scientist

Ignatius Sandyawan

Data Engineer

Software Developer

Nashir Wahyudi

Web Developer

Software Developer

Faisal Anshory

Data Engineer

Geology Expert

Ari Rismansyah

Data Scientist

Statistic Expert.

Michael Wiryaseputra

Data Scientist

Data Scientist

Otniel Abiezer

Data Scientist

Data Scientist

Hafidz Wibowo

Data Scientist

Data Scientist