Peta Kebijakan merupakan inisiatif berbasis teknologi untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia. Peta Kebijakan merupakan inisiatif pertama di Indonesia yang memadukan ilmu data dengan pengetahuan mengenai hukum dan kebijakan.
Ratusan legislasi diusulkan untuk menjadi UU setiap lima tahun sekali. Hanya sekitar sepuluh persen yang akan lolos. Legislasi mana yang perlu menjadi perhatian? Peta Kebijakan mengkomputasikan prognosis setiap legislasi yang merupakan persentasi kemungkinan lolos tidaknya legislasi. Prognosis dilakukan dengan "melatih" model berdasarkan hasil legislasi 2015-2019 sebagai dasar untuk menghitung probabilitas legislasi saat ini. Analisa ini dilakukan menggunakan metode Random Forest.
RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RUU tentang Ibukota Negara
Kemiripan RUU (RUU Similarity) merupakan visualisasi nilai kemiripan dokumen Rancangan Undang-Undang , Visualisasi ditampilkan dalam bentuk interactive network graph. yang didpatkan dengan melakukan komputasi Document Similarity untuk menghitung tingkat kemiripan antar isi dokumen setiap RUU.
CHARGER BATERE ALKALINE
SISTEM PENGAWASAN MELALUI INTERNET
PERANTI ELEKTRONIK PORTABEL DAN PERANTI ELEKTRONIK
MOTOR LISTRIK
Oleh: Tim Hukumonline
Sudah banyak pihak yang mengawasi proses legislasi dari semenjak diajukan hingga disahkannya RUU oleh DPR dan Pemerintah. Namun, pengawasan berbasis teknologi masih sangat jarang dilakukan. Untuk itu, Inisiator Peta Kebijakan Ronald Eberhard Tundang mengatakan, pihaknya mengambil peran pengawasan proses legislasi di Indonesia dengan berbasis teknologi.
Public International Lawyer
Researcher
Data Scientist
Data Scientist
Software Developer
Software Developer
Geology Expert
Statistic Expert.
Data Scientist
Data Scientist
Data Scientist