Peta Kebijakan merupakan inisiatif berbasis teknologi untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia. Peta Kebijakan merupakan inisiatif pertama di Indonesia yang memadukan ilmu data dengan pengetahuan mengenai hukum dan kebijakan.
Fitur ini menyediakan perkiraan atau prediksi terhadap kemungkinan lolosnya suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) berdasarkan sejumlah faktor penentu seperti Tahapan dan status pengusulan. Tujuan dikembangkannya fitur ini yaitu untuk membantu para pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan dan masyarakat umum dalam memahami prospek dan potensi kelulusan RUU tertentu. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk merencanakan strategi yang lebih efektif dalam mendukung atau mengkritisi RUU tersebut.
RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RUU tentang Ibukota Negara
Fitur ini menyediakan visualisasi tingkat kesamaan antara berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam bentuk interactive network graph yang didpatkan dengan melakukan komputasi Document Similarity untuk menghitung tingkat kemiripan antar isi dokumen setiap RUU. Fitur ini dikembankan guna memfasilitasi pemahaman terhadap potensi tumpang tindih atau inkonsistensi antar RUU. Hal ini dapat membantu penyusunan peraturan yang lebih konsisten dan menghindari konflik regulasi.
Fitur ini digunakan untuk mengukur sejauh mana invensi yang akan didaftarkan memiliki kesamaan dalam hal ide, metode, atau inovasi dengan paten yang terdaftar. Dengan adanya fitur ini, dapat mengantisipasi pelanggaran paten oleh calon inventor dan mendukung pengambilan keputusan terkait dengan inovasi. Identifikasi kemiripan paten juga dapat membantu dalam menilai peluang atau risiko terkait dengan pengembangan atau pemasaran produk baru.
CHARGER BATERE ALKALINE
SISTEM PENGAWASAN MELALUI INTERNET
PERANTI ELEKTRONIK PORTABEL DAN PERANTI ELEKTRONIK
MOTOR LISTRIK
Fitu ini menyajikan visualisasi grafis dari perubahan yang terjadi pada suatu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Termasuk mencakup revisi, amendemen, atau perubahan signifikan lainnya. Fitur ini akan memudahkan pemahaman evolusi hukum tertentu dan dampaknya terhadap berbagai sektor atau kebijakan.
Lihat lebih lengkap
Oleh: Tim Hukumonline
Sudah banyak pihak yang mengawasi proses legislasi dari semenjak diajukan hingga disahkannya RUU oleh DPR dan Pemerintah. Namun, pengawasan berbasis teknologi masih sangat jarang dilakukan. Untuk itu, Inisiator Peta Kebijakan Ronald Eberhard Tundang mengatakan, pihaknya mengambil peran pengawasan proses legislasi di Indonesia dengan berbasis teknologi.
Public International Lawyer
Researcher
Data Scientist
Data Scientist
Software Developer
Software Developer
Geology Expert
Statistic Expert.
Data Scientist
Data Scientist
Data Scientist