Peta Kebijakan

Peta Kebijakan merupakan inisiatif berbasis teknologi untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia. Peta Kebijakan merupakan inisiatif pertama di Indonesia yang memadukan ilmu data dengan pengetahuan mengenai hukum dan kebijakan.

banner

Fitur Kami

Prediksi Legislasi

Ratusan legislasi diusulkan untuk menjadi UU setiap lima tahun sekali. Hanya sekitar sepuluh persen yang akan lolos. Legislasi mana yang perlu menjadi perhatian? Peta Kebijakan mengkomputasikan prognosis setiap legislasi yang merupakan persentasi kemungkinan lolos tidaknya legislasi. Prognosis dilakukan dengan "melatih" model berdasarkan hasil legislasi 2015-2019 sebagai dasar untuk menghitung probabilitas legislasi saat ini. Analisa ini dilakukan menggunakan metode Random Forest.

Prediksi: 95.88%
DPR

RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)

Prediksi: 94%
DPR PEMERINTAH

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Prediksi: 94%
DPR PEMERINTAH

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Prediksi: 87.5%
DPR PEMERINTAH

RUU tentang Ibukota Negara

Kemiripan RUU

Kemiripan RUU (RUU Similarity) merupakan visualisasi nilai kemiripan dokumen Rancangan Undang-Undang , Visualisasi ditampilkan dalam bentuk interactive network graph. yang didpatkan dengan melakukan komputasi Document Similarity untuk menghitung tingkat kemiripan antar isi dokumen setiap RUU.

Kemiripan Paten

Status:
(PA) Dianggap Ditarik Kembali (Direktur)
Skor:
0.3731 %

CHARGER BATERE ALKALINE

Status:
(PA) Surat Paksa
Skor:
0.5149 %

SISTEM PENGAWASAN MELALUI INTERNET

Status:
(PA) Diberi Paten
Skor:
0.3488 %

PERANTI ELEKTRONIK PORTABEL DAN PERANTI ELEKTRONIK

Status:
(PA) Selesai Masa Pengumuman
Skor:
0.5514 %

MOTOR LISTRIK

Peta Perubahan UU

Coming Soon

Pentingnya Pengawasan Proses Legislasi di Indonesia Berbasis Teknologi

Inisiator Peta Kebijakan Ronald Eberhard Tundang. Foto: Istimewa Oleh: Tim Hukumonline

Sudah banyak pihak yang mengawasi proses legislasi dari semenjak diajukan hingga disahkannya RUU oleh DPR dan Pemerintah. Namun, pengawasan berbasis teknologi masih sangat jarang dilakukan. Untuk itu, Inisiator Peta Kebijakan Ronald Eberhard Tundang mengatakan, pihaknya mengambil peran pengawasan proses legislasi di Indonesia dengan berbasis teknologi.

Tim Kami

Ronald Tundang

Founder

Public International Lawyer

Girli Ron Mahayunan

Researcher

Researcher

Anastasia Kharina

Adviser

Data Scientist

Ainun Najib

Adviser

Data Scientist

Ignatius Sandyawan

Data Engineer

Software Developer

Nashir Wahyudi

Web Developer

Software Developer

Faisal Anshory

Data Engineer

Geology Expert

Ari Rismansyah

Data Scientist

Statistic Expert.

Michael Wiryaseputra

Data Scientist

Data Scientist

Otniel Abiezer

Data Scientist

Data Scientist

Hafidz Wibowo

Data Scientist

Data Scientist